Sebagai Pengganti dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 15 Januari 2014, sebelumnya RUU ini telah disahkan oleh DPR RI sejak tanggal 19 Desember 2013.
Undang-undang ini mengatur masalah manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiun dan tabungan hari tua; dan perlindungan.
Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 134 Pasal.
BAB I - KETENTUAN UMUM
BAB II - ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR,DAN KODE ETIK
BAB III - JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN
BAB IV - FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN
BAB V - JABATAN ASN
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VII - KELEMBAGAAN
BAB VIII - MANAJEMEN
BAB IX - PENCALONAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN NEGARA
BAB X - ORGANISASI
BAB XI - SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
BAB XII - PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XIII - LARANGAN
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Dalam UU ini disebutkan, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK). Selanjutnya, mengenai Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
Jabatan Administrasi terdiri atas:
a. Jabatan Administrator, yaitu jabatan yang diisi oleh pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
b. Jabatan Pengawas, dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
c. Jabatan Pelaksana, dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan Fungsional terdiri atas :
Jabatan fungsional keahlian, yang terdiri dari:
a. Ahli Utama;
b. Ahli Madya;
c. Ahli Muda;
d. Ahli Pertama;
Jabatan fungsional ketrampilan, yang terdiri dari:
a. Penyelia;
b. Mahir;
c. Terampil;
d. Pemula.
Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Unduh UU ASN Disini
Baca Juga :
Isu Penting dalan UU ASN
Created At : 2014-01-18 01:06:28 Oleh : Berita Terkait Tugas dan Fungsi Dibaca : 586