BKPPD Gelar Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Magelang (bkppd.magelangkab.go.id)- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang menyelenggarakan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai Selasa (7/9/2021) hingga Kamis (9/9/2021) di Pusat Pendidikan dan Latihan Kabupaten Magelang, Tegalrejo. 

Kegiatan orientasi diikuti oleh 222 PPPK yang  terbagi menjadi 8 angkatan. Kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai amanat UU ASN No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Lembaga Negara RI No. 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mengharuskan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hadir dalam pembukaan kegiatan orientasi PPPK, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang, Drs. Arief Koestanto Setiadi yang membuka kegiatan secara resmi sekaligus memberikan sambutan.

Dalam sambutannya Sekretaris BKPPD mengatakan Sumber Daya Manusia adalah modal yang sangat penting bagi organisasi sebab mempunyai peran yaitu sebagai subjek pelaksana aturan dan aktivitas operasional untuk tujuan mewujudkan visi dan misi bagi pemerintah. Kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan dan meningkatkan daya saing pemerintah. 

“Orientasi ini diarahkan dan bersifat dinamis diupayakan bisa mengembangkan dedikasi dan komitmen yang kuat dari PPPK dalam rangka mengembangkan kinerjanya,” kata Arif 

Pelaksanaan orientasi dibagi menjadi 2 kelas setiap angkatan, untuk menghindari kerumunan dan tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 

Sekban menambahkan, memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh kita semua demi kemajuan Pemerintahan Kabupaten Magelang.

“Mari bersama menjadi bagian dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Jumlah SDM tanpa disertai dengan mutu SDM yang baik akan menjadi beban bagi pemerintah,” pungkasnya.